NASIONAL – Pemerintah Kota Surabaya sedang menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaan pos keamanan lingkungan (pos kamling) yang melibatkan kolaborasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Langkah ini mengadopsi konsep Kampung Tangguh yang terbukti efektif saat pandemi COVID-19.
“Jadi kita adopsi seperti dulu waktu COVID-19, ada Kampung Tangguh bisa menangani berbagai permasalahan di kampung,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M Fikser, Jumat (24/5), di Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, disebut telah menginstruksikan penguatan program Kampung Tangguh secara bertahap, dimulai dari 500 RW sebagai proyek percontohan. Dari total sekitar 1.300 RW di Kota Surabaya, program ini difokuskan pada 500 RW terlebih dahulu untuk memaksimalkan pengawasan dan evaluasi.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling), terutama dalam mencegah tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang belakangan marak terjadi di beberapa wilayah kota.
“Sudah banyak kampung yang mulai menerapkan siskamling karena kesadaran warga meningkat akibat kejadian yang berulang. Warga mulai terlibat aktif dalam menjaga lingkungannya,” tambah M Fikser.
Meski demikian, Fikser mengakui bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya memperkuat sistem komunikasi darurat melalui layanan Command Center 112 yang terintegrasi langsung dengan layanan kepolisian di nomor 110.
“Hal ini kami lakukan agar saat ada kejadian bisa langsung menghubungi kami dan aparat dapat bergerak cepat ke lokasi,” jelasnya.
Dengan penguatan sistem keamanan lingkungan dan sinergi bersama warga, TNI, serta Polri, diharapkan angka kejahatan terutama kasus curanmor dapat ditekan secara signifikan di Surabaya.
