NASIONAL – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group memproyeksikan jumlah penumpang layanan Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau kereta subsidi pada tahun 2025 mencapai 421.391.252 orang.
“Pada tahun 2025, PSO diproyeksikan melayani 421.391.252 pelanggan, bukti nyata hadirnya negara menjamin hak mobilitas masyarakat yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan,” ujar Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, di Jakarta, Jumat.
Dari jumlah tersebut, pengguna KA antarkota diperkirakan sebanyak 11,5 juta orang, sementara KA perkotaan mencapai 409,8 juta orang. Menurut Anne, proyeksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memilih moda transportasi kereta api karena dinilai terjangkau, tepat waktu, dan ramah lingkungan.
Hingga April 2025, KAI Group mencatat sudah melayani 157.161.247 pelanggan, meningkat 9,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 144 juta pelanggan.
Anne merinci, pelanggan tahun ini terbagi dari berbagai layanan anak perusahaan, antara lain:
KAI Induk: 17.709.671 pengguna
KAI Commuter: 125.818.020 pengguna
KAI Bandara: 1.745.766 pengguna
KAI Wisata: 58.636 pengguna
LRT Jabodebek: 8.434.674 pengguna
Whoosh (KCIC): 1.852.555 pengguna
LRT Sumsel: 1.462.303 pengguna
KA Makassar–Parepare: 79.622 pengguna
“PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan, lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tegas Anne.
Dia juga menyebut bahwa KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus memperluas akses transportasi berbasis rel melalui skema PSO.
“PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” tambahnya.
Tren pelanggan KA bersubsidi juga terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 145 juta pengguna, naik menjadi 255 juta pada 2022, 347 juta di 2023, dan mencapai 427 juta pada 2024.
“Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan,” kata Anne.
