Faktabatam.id, NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Ia juga membantah dengan tegas isu yang menyebutkan bahwa saat ini terjadi kelangkaan BBM.
Dalam acara peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis, Bahlil menyatakan, “Kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa stok BBM kita cukup.”
Ia menjelaskan, stok BBM di Indonesia, termasuk untuk jenis RON 92, RON 95, RON 98, dan Pertalite (RON 90), masih sangat memadai untuk kebutuhan nasional. Cadangan yang ada diperkirakan cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat selama 18-21 hari ke depan.
Terkait kelangkaan yang terjadi di beberapa stasiun bahan bakar umum (SPBU) swasta, Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan bisnis antarperusahaan (B2B). Pemerintah, dalam hal ini, hanya bertugas memberikan panduan.
“Kami hanya memberi panduan,” kata Bahlil. “Kuota impornya pun (untuk BBM swasta) sudah kami berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya.”
Pernyataan ini mengacu pada penambahan kuota impor untuk SPBU swasta di tahun 2025. Kuota impor tersebut naik 10% menjadi 110% dibandingkan tahun 2024. Namun, meskipun kuota sudah ditambah, beberapa SPBU swasta seperti Shell dan bp masih mengalami kelangkaan sejak pertengahan Agustus lalu.
Menyikapi permasalahan ini, Bahlil mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama pengelola SPBU swasta, Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil telah menyetujui skema pembelian stok BBM tambahan melalui Pertamina.
Menurut Bahlil, dalam kesepakatan tersebut, para SPBU swasta mengajukan syarat, yaitu mereka hanya akan membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. BBM murni ini nantinya akan dicampur sendiri di tangki masing-masing SPBU. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada satu pun SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.
