Faktabatam.id, NASIONAL – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komitmennya bahwa DPR akan melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi sejumlah tokoh akademisi dan tokoh keagamaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9).
Pertemuan ini dilakukan sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.
“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar Puan dalam pertemuan tersebut.
Puan menegaskan, salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah penghentian tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR per 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga telah memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, kecuali untuk agenda konferensi resmi yang mewakili negara.
“Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” tegas Puan.
Ia juga menjelaskan bahwa gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan seperti yang ramai dibicarakan publik.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa DPR saat ini sedang memperkuat transparansi melalui sistem digital, di mana seluruh laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR dapat diakses melalui situs web resmi DPR.
“Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” katanya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam kelompok Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Dalam kesempatan itu, Siti Zuhro menekankan pentingnya perubahan sikap DPR agar lebih dekat dengan masyarakat.
“DPR tidak boleh elitis lagi, tetapi harus partisipatif, mau mendengarkan, dan membuka diri untuk komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” ujar Siti Zuhro.
Ia juga berharap DPR menjalankan fungsi dan wewenangnya secara amanah, termasuk dalam melakukan pengawasan yang konstruktif terhadap pemerintah.
“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” kata Zuhro.
