Faktabatam.id, NASIONAL – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti peran penting zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan nasional. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyatakan bahwa zakat tidak hanya membantu menekan angka kemiskinan, tetapi juga menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI di Jakarta, Rabu (27/8). Pungkas menjelaskan bahwa meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan penurunan yang signifikan, tantangan berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Di sinilah zakat hadir dengan fungsi pemberdayaan.
“Kemiskinan kita sudah turun drastis, sekarang sudah di bawah 10 persen. Namun yang menjadi perhatian adalah ketimpangan. Di sinilah zakat berperan penting, tidak hanya membantu secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan,” kata Pungkas melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.
Agar dampaknya maksimal, Pungkas menekankan pentingnya sinkronisasi antara program Baznas dengan arah pembangunan pemerintah. Menurutnya, integrasi program Baznas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan memperkuat daya ungkit dalam mencapai target nasional.
“RPJMD di daerah harus mengikuti RPJMN. Karena itu Baznas provinsi, kabupaten, dan kota, perlu memastikan programnya tercantum dalam RPJMD, sehingga daya ungkitnya lebih besar,” ujarnya.
Potensi Besar dan Kunci Kepercayaan
Pungkas juga menyinggung potensi zakat nasional yang nilainya sangat besar, yakni mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan sebuah strategi ekosistem yang solid untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.
“Tantangannya adalah bagaimana potensi itu bisa terealisasi dengan menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu menunaikan zakat. Faktor kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat menjadi kunci utama,” tegas Pungkas.
Lebih jauh, ia melihat peran penting zakat sebagai salah satu pilar pendukung untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), instrumen pembiayaan non-pemerintah seperti zakat menjadi krusial untuk kesejahteraan masyarakat.
“APBN kita terbatas, sehingga peran pembiayaan non-pemerintah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, menjadi sangat penting. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan digitalisasi, zakat akan semakin besar kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Pungkas.
