Faktabatam.id, NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengambil langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi di Provinsi Jawa Tengah. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan implementasi salah satu program prioritas nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tingkat daerah.
Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, pada hari Selasa.
“Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen kita semua untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam implementasi program-program prioritas Presiden khususnya program makan bergizi gratis pada saat ini,” kata Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Noudy menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran vital dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, anak-anak yang kini berada di bangku sekolah adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, sehingga pemenuhan gizi yang sehat dan cukup menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi yang cerdas dan kompetitif secara global.
Dalam kesempatan tersebut, BSKDN turut menyampaikan apresiasi dari pimpinan Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah atas komitmennya yang tinggi.
“Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekretaris Jenderal, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen yang tinggi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ungkap Noudy.
Komitmen Pemprov Jateng terlihat dari usulan 134 titik pembangunan SPPG, jumlah yang jauh melebihi target minimal. Meski begitu, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan semua lokasi memenuhi kriteria.
“Ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Tengah. Namun, perlu dilakukan verifikasi lapangan agar lokasi yang diusulkan sesuai kriteria umum maupun teknisnya,” ujarnya.
Untuk itu, Kemendagri telah menurunkan dua tim besar untuk melakukan Monev di 35 kabupaten/kota, memeriksa segala aspek mulai dari kesiapan lahan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih dan listrik.
Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BGN, Noudy optimistis pembangunan dapat segera dimulai.
“Dan sesuai dengan arahan Pak Mendagri kalau semuanya berjalan lancar pada bulan September sudah akan mulai pembangunan… dan diperkirakan pada bulan Desember itu sudah bisa operasional,” jelasnya.
Noudy pun menutup arahannya dengan mengajak semua pihak untuk terus bersinergi.
“Bapak/Ibu kami mengajak untuk kita semua sama-sama bersinergi untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam pembangunan SPPG,” tutupnya.
