Faktabatam.id, NASIONAL – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam upaya penanganan Karhutla di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Sabtu (2/8/2025), dan memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan.
Dalam rapat yang digelar secara virtual tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut hadir bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BNPB Nasional. Kehadiran Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menjadi penting mengingat Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi pada pertengahan tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam atas berulangnya insiden karhutla yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, dan perekonomian negara. Beliau menegaskan bahwa sanksi tegas tanpa pandang bulu akan dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan.
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti praktik korporasi yang menghindari tanggung jawab lingkungan meski telah mengeruk keuntungan. Ia menginstruksikan seluruh kementerian, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla.
“Saya tidak mau dengar lagi ada alasan pembakaran karena murah. Ini bukan soal biaya, ini soal kesengajaan dan pembangkangan terhadap hukum,” lanjutnya.
Sementara itu, laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukam Hadi Tjahjanto, menyebutkan situasi terkini di lapangan. Kalimantan Barat dilaporkan berstatus siaga darurat, dan tim gabungan telah turun langsung sejak 31 Juli 2025 untuk melakukan aksi lapangan. Tragisnya, dilaporkan terdapat dua korban jiwa akibat kebakaran hutan di provinsi tersebut.
“Kalimantan Barat saat ini dalam status siaga darurat. Namun situasi membaik berkat operasi modifikasi cuaca yang berhasil menurunkan hujan di beberapa wilayah terdampak,” ujar perwakilan Satgas dalam laporannya.
Sebagai respons cepat, pemerintah pusat telah menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara. Ini mencakup penambahan personel TNI, peningkatan perlengkapan pemadam, serta efektivitas operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 1.400 operasi pemadaman telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kalbar. Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena dugaan kuat melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, yang berpotensi memperparah situasi. Untuk itu, Rakornas merekomendasikan peningkatan status darurat di provinsi rawan, penambahan dukungan satgas, penguatan sistem pemantauan digital, dan penegasan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Rakornas ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mengakhiri bencana tahunan ini. Kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam penanganan Karhutla di masa depan.
“Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah ancaman nasional yang harus kita hadapi bersama dengan serius dan keberanian,” tutup Presiden dalam arahannya.
