Faktabatam.id, NASIONAL – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Kalimantan Barat kini menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Banyaknya titik api yang terus terpantau, baik melalui satelit maupun patroli darat dan udara, mendorong percepatan langkah-langkah strategis di lapangan.
Mengingat posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, penanganan karhutla di Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Menjawab urgensi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke provinsi ini pada Jumat (1/8/2025) untuk memberikan arahan dan memastikan komitmen dukungan dari pusat.
Saat melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter, Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Pangdam Tanjung Pura, melihat secara langsung luasnya sebaran titik api yang masih menyala di beberapa wilayah.
Data dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan, hingga 31 Mei 2025, luas area terdampak karhutla telah mencapai 1.149,02 hektar. Kabupaten Ketapang tercatat sebagai wilayah dengan dampak karhutla terluas.
Menyusul tinjauan lapangan, rapat koordinasi untuk percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Barat digelar di Kantor Gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa isu karhutla merupakan atensi langsung dari Presiden dan harus menjadi fokus bersama.
“Saya minta dibentuk satu tim yang beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim, apabila kurang bisa ditambahkan anggota dari Polda. Karena saya dengar laporan lahan yang sudah berhasil dipadamkan oleh Operasi Modifikasi Cuaca dan heli water-bombing begitu selesai dan pulang, malamnya dibakar kembali. Segera dibentuk tim untuk mencegah agar tidak dibakar kembali,” tegas Suharyanto.
Suharyanto menambahkan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB akan terus memberikan dukungan penuh, baik melalui peralatan memadai untuk satuan tugas (satgas) darat maupun operasi udara. Dukungan ini mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan helikopter water-bombing.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq memberikan pesan tegas kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ucap Hanif.
Untuk mendukung operasi udara, BNPB telah mengerahkan 2 unit pesawat OMC, 2 unit helikopter patroli, dan 2 unit helikopter water-bombing. BNPB bahkan menambah 1 unit pesawat Cessna Caravan untuk memperkuat kegiatan OMC di Kalbar pada periode 1-5 Agustus 2025.
Meskipun BMKG melaporkan adanya hujan ringan di beberapa wilayah pada 31 Juli 2025 dan tidak terdeteksinya asap lintas batas, BNPB mengimbau semua pihak untuk tidak lengah dan terus bersinergi, terutama menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi akan segera tiba.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Kalimantan Barat, menunjukkan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana.
