FAKTA BATAM – Pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting. Evaluasipun terus dilakukan hingga di tingkat daerah. Hasilnya cukup mencengangkan. Minimal tiga kendala yang ditemukan Kementerian Kesehatan dalam rangka menurunkan angka stunting khususnya di daerah.
“Untuk di Kabupaten Sanggau, meskipun ada progres, tetapi belum maksimal. Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah daerah menurunkan stunting,” kata Pejabat Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, Rian Angraini usai melakukan evaluasi dan monitoring (Monev) pelaksanaan intervensi spesifik penanganan stunting di Kabupaten Sanggau bertempat di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kamis 11 Juli 2024.
Baca Juga: Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Menteri PUPR sebut Semua Fasilitas Sudah Siap
Rian Anggraini mengungkapkan ada tiga hal yang menghambat penurunan stunting, termasuk di Kabupaten Sanggau. Pertama, kekurangan sumber daya manusia (SDM). Kedua, minimnya partisipasi masyarakat dan Ketiga, kurang aktifnya lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mendukung penurunan stunting. Ketiga hambatan ini akan jadi batu sandungan mencapai generasi emas.
Kedepan, Ia berharap ada penguatan kerjasama lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sanggau.
“Karena memang stunting itu bukan hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan ya, tapi juga ada tanggung jawab dari sektor luar kesehatan,” ujar Rian Angraini.
Dai temuan Kemenkes tersebut, mengindikasikan bahwa ada persoalan dalam kerjasama lintas OPD melaksanakan dan mendukung percepatan stunting di Kabupaten Sanggau.
Ia menerangkan, dalam penanganan stunting, ada dua jenis intervensi yaitu sensitif dan spesifik. Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab sektor kesehatan sedang sensitif jadi porsi bagi di luar sektor kesehatan.
Karenanya, semua pihak lintas sektor di Kabupaten Sanggau harus dapat berjalan sinergi dalam percepatan penanganan stunting.
“Harapannya nanti di 2024 bisa mengejar, mendekati lah target nasional,” ungkapnya.
“Jadi fokusnya dalam percepatan penurunan stunting ini adalah langkah preventif atau pencegahan,” sambungnya lagi.
Upaya preventif ini diperlukan kerjasama lintas sektor (OPD) untuk memobilisasi sasaran untuk melakukan pemeriksaan atau pengukuran ke Posyandu atau fasilitas kesehatan. Disamping harus ada upaya aktif dari masyarakat luas.
Kemudian, terkait dengan persoalan sumber daya manusia (SDM) yang masih jadi kendala bagi Pemkab Sanggau dalam penanganan stunting. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI akan melakukan evaluasi ditingkat pusat.
“Jadi beberapa catatan terkait SDM sudah kami catat untuk kami tindaklanjuti lebih lanjut lagi ya ditingkat pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi mengatakan, secara umum di semester dua tahun ini angka anak bawah usia dua tahun (Baduta) stunting Kabupaten Sanggau pada posisi 18 persen berdasarkan hitungan dinamis pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat secara elektronik (e-PPGBM). 18 persen Itu data sementara, yang sifatnya fluktuatif.
Menurutnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting masih sangat kurang. Hal itu terlihat dari minimnya sasaran yang melakukan pengukuran ke posyandu atau fasilitas kesehatan.
“Kita lemah dipartisipasi masyarakat,” bebernya.
“Karena cakupan itu kita yang rendah, kalau rendah kan kita mau cari data validitas kan jadi ngambang ya, malah jadi tidak punya status gizi disuatu wilayah,” imbuhnya.
Baca Juga: Houthi Ancam Serang Infrastruktur dan Situs Penting Saudi, Jika Kerajaan Bantu AS
Disamping itu, persoalan SDM juga masih jadi kendala bagi Kabupaten Sanggau dalam percepatan penanganan stunting. Menurut Stepaus Joneidi, ideal nya Sanggau memiliki dua orang/tenaga ahli nutrisi (nutrision) untuk melakukan percepatan. Namun realitasnya, hingga kini belum terpenuhi.
